Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dan kesatuan langkah bersama pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Komitmen nyata ini tertuang dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla yang berlangsung di Aula Banama Tingang, Kompleks Kantor Bupati Pulang Pisau.
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi, guna memastikan arah kebijakan nasional tersampaikan secara langsung dan penanganan di lapangan berjalan terpadu, cepat, dan tepat sasaran. Sementara itu, jalannya diskusi dipandu oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo.
Turut hadir dalam pertemuan strategis ini sejumlah pejabat tinggi negara dan pimpinan daerah, antara lain Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, serta Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri, didampingi jajaran pimpinan masing-masing instansi dan pemerintah daerah terkait.
Kehadiran Bupati Eddy Raya Samsuri menjadi bukti keseriusan pemerintah kabupaten untuk menyelaraskan langkah dengan provinsi dan pusat, mengingat wilayah Barito Selatan merupakan salah satu kawasan yang secara konsisten berada dalam daftar wilayah rawan terjadinya Karhutla. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Eddy Raya Samsuri menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terhadap seluruh keputusan dan langkah yang diambil dalam rapat ini, sekaligus menegaskan kesiapan wilayahnya untuk mengerahkan seluruh sumber daya — baik aparatur, peralatan, maupun partisipasi masyarakat — guna mendukung upaya pencegahan dan pemadaman di lapangan.
"Kami di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sepenuhnya mendukung langkah-langkah strategis yang disepakati dalam rapat ini. Kami siap bersinergi, bergerak bersama, dan memastikan setiap arahan dapat dilaksanakan dengan cepat di wilayah kami. Semua potensi dan kekuatan yang ada di daerah akan kami kerahkan — baik unsur pemerintahan, TNI/Polri, hingga melibatkan masyarakat dan tokoh adat — demi menjaga lingkungan serta melindungi keselamatan dan kesejahteraan warga. Tidak ada kepentingan lain di atas kepentingan bersama untuk menekan laju kebakaran dan mengurangi dampak asap yang mengganggu kehidupan sehari-hari," ungkap Bupati Eddy Raya Samsuri.
Dalam rapat yang berlangsung penuh diskusi dan kesepahaman ini, dibahas berbagai hal mendasar sekaligus ditetapkan sejumlah keputusan strategis, antara lain:
- Pemetaan titik rawan secara menyeluruh — BMKG akan menyajikan data terkini mengenai potensi kekeringan dan wilayah berisiko tinggi, yang akan menjadi dasar penempatan pasukan dan peralatan pemadaman di setiap kabupaten/kota.
- Penguatan kesiapan pasukan terpadu — TNI Angkatan Darat bersama satuan kerja daerah dan tim gabungan pemadaman akan memperketat patroli, terutama di kawasan yang memiliki riwayat kebakaran berulang.
- Pembagian tugas dan jalur koordinasi yang jelas — Setiap instansi dan pemerintah daerah memiliki titik kontak langsung dengan BNPB, sehingga laporan di lapangan dapat diteruskan dan ditindaklanjuti tanpa penundaan.
- Peningkatan sosialisasi dan kesadaran masyarakat — Kampanye pencegahan pembakaran lahan akan digencarkan hingga ke tingkat desa, melibatkan tokoh masyarakat, adat, dan agama.
- Kesiapan sumber daya dan logistik — Alat pemadam, pasokan air, serta tempat penampungan sementara dan layanan kesehatan akan disiapkan di titik-titik strategis guna mengantisipasi kondisi darurat.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi dalam arahannya menegaskan bahwa penanganan Karhutla adalah tanggung jawab bersama, dan tidak ada satu pihak pun yang boleh bekerja sendiri.
"Kecepatan, kesatuan langkah, dan ketegasan dalam bertindak adalah kunci utama. Setiap arahan yang disepakati di ruangan ini harus segera turun ke lapangan," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menambahkan bahwa seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah telah diminta untuk bersiap sepenuhnya dan menyelaraskan program kerja daerah dengan arahan pemerintah pusat, agar perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan hutan dapat berjalan maksimal.
Melalui kesepakatan ini, diharapkan penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi rapi, dan menyeluruh, sehingga dampak kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, serta kerugian ekonomi akibat asap dapat ditekan serendah mungkin. (Redaksi/skd/el)