GUBERNUR KALTENG AGUSTIAR SABRAN PERINTAHKAN RAZIA KELANGKAAN BBM PORTALITE KE SETIAP SPBU

PALANGKA RAYA — Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, mengambil langkah tegas menanggapi keluhan masyarakat yang terus mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM jenis PortaLite di berbagai wilayah. Ia secara resmi memerintahkan pelaksanaan pemeriksaan dan razia menyeluruh ke seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Kalteng guna memastikan ketersediaan serta pengawasan distribusi BBM tersebut.

Perintah ini disampaikan langsung oleh Agustiar Sabran dalam rapat koordinasi terkait ketahanan pasokan energi yang digelar Rabu (16/9/2026). Langkah ini diambil menyusul meluasnya laporan warga yang kesulitan membeli PortaLite, mulai dari ibu kota provinsi hingga daerah kabupaten dan kecamatan.

"Saya tidak ingin ada warga yang kesulitan mencari BBM. PortaLite adalah kebutuhan vital untuk masyarakat, pelaku usaha kecil, hingga mobilitas warga pedesaan. Jika ada yang menahan pasokan, menimbun, atau tidak menyalurkan sesuai ketentuan, harus ditindak tegas," tegas Agustiar Sabran.

Sasaran Razia: Pastikan Pasokan Tersedia & Harga Sesuai Aturan

Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perdagangan, Perhubungan, Satpol PP, serta pengawas dari Pertamina akan segera turun ke lapangan. Fokus pemeriksaan meliputi:

• Ketersediaan stok PortaLite di setiap SPBU;

1. Kesesuaian harga dengan ketetapan pemerintah;
2. Bukti penyaluran dan catatan keluar-masuk stok;
3. Dugaan penimbunan atau pengalihan pasokan ke jalur tidak resmi.
4. Agustiar menegaskan, tidak ada toleransi bagi pihak yang sengaja mengurangi atau menyembunyikan pasokan guna menciptakan kelangkaan. Setiap SPBU yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari peringatan keras hingga pencabutan izin operasional.
5. Masyarakat Diminta Lapor Jika Temui Kelangkaan

Pemerintah Provinsi Kalteng juga membuka saluran laporan langsung bagi masyarakat yang mendapati SPBU tidak menyediakan PortaLite atau menjual di atas harga ketetapan. Laporan dapat dikirim melalui layanan pengaduan resmi Pemprov Kalteng maupun melalui akun media sosial resmi.

Kepala Dinas Perdagangan Kalteng menyebutkan, pasokan sebenarnya tersedia cukup, namun distribusi di tingkat titik jual diduga tidak merata. "Kami akan pastikan setiap tetes BBM yang dikirim sampai tepat ke tangan masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Agustiar Sabran menambahkan, langkah ini adalah bukti keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi kepentingan rakyat. "Kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama. Jangan sampai kebutuhan dasar terhambat oleh kelalaian atau keberpihakan segelintir pihak," pungkasnya. ( Redaksi )